PROFIL BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dengan susunan organisasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Badan Kebijakan Fiskal memiliki cakupan bidang tugas meliputi kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, kebijakan ekonomi dan keuangan, pengelolaan risiko fiskal dan kerjasama internasional dengan susunan organisasi yang terdiri dari:
1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
2. Pusat Kebijakan Belanja Negara
3. Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan
4. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
5. Pusat Kerja Sama Internasional
6. Sekretariat Badan

Pada tahun 2008, dilakukan penataan organisasi kembali yaitu menggabungkan fungsi Pusat Kebijakan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan-BKF dengan Direktorat Penyusunan Asumsi Makro-Direktorat Jenderal Anggaran menjadi Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) dengan penambahan tugas di bidang pemantauan dini, Stabilisasi Sektor Keuangan (SSK) dan Investor Relation Unit (IRU). Disamping itu, terdapat penajaman tugas dan fungsi dari unit eselon II lainnya.

Perubahan struktur organisasi BKF tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dengan susunan organisasi yang terdiri dari:
1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
2. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
4. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
5. Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional
6. Sekretariat Badan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal, dan kerja sama internasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro serta proyeksi ekonomi makro;
  2. penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara dan risiko fiskal;
  3. analisis, perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan ekonomi dan keuangan;
  4. analisis, perumusan rekomendasi dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi dan keuangan, risiko BUMN, dan risiko dukungan pemerintah;
  5. analisis dan perumusan rekomendasi terhadap kelayakan pemberian dukungan pemerintah atas pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur;
  6. analisis, perumusan rekomendasi dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
  7. pemantauan dini perkembangan ekonomi dan surveillance;
  8. pengkajian kebijakan ekonomi, keuangan, dan fiskal;
  9. penyusunan dan pengembangan model ekonomi dan keuangan;
  10. penyelenggaraan sosialisasi kebijakan fiskal;
  11. pengelolaan data dan statistik;
  12. koordinasi pelaksanaan kegiatan tim tarif;
  13. pelaksanaan administrasi Badan.

VISI DAN MISI

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai visi:

“Menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal yang Antisipatif dan Responsif”

Badan Kebijakan Fiskal mengemban misi:

  1. Menyajikan informasi dan pemantauan ekonomi dan sektor keuangan yang terkini
  2. Mewujudkan rumusan kebijakan pendapatan Negara, APBN, serta ekonomi makro yang dipercaya dengan didukung hasil kajian (research based policy)
  3. Mewujudkan pengelolaan risiko fiskal yang pasti dan terukur
  4. Mewujudkan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang memberikan manfaat bagi kebijakan fiskal dan perekonomian
  5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional melalui peningkatan kompetensi dan disiplin pegawai
  6. Memutakhirkan instrumen kebijakan yang terkini dan aplikatif

sumber:

http://www.facebook.com/BKFKemenkeu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s