0

Contoh Kertas Kerja Audit – Penetapan Kriteria Audt

Indeks

B. 3

Lembaga Audit Pemerintah

TIM AUDIT KERJA

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kertas Kerja Audit

Auditee            : Badan Kebijakan Fiskal

Tahun Buku    : 2010 dan 2011

Dibuat Oleh     : ABC

Direview Oleh : DEF

PENETAPAN KRITERIA AUDIT

Tujuan

Menetapkan kriteria audit.

Langkah-langkah

  1. Nilai ketetapan karakteristik kriteria audit.
  2. Tentukan sumber kriteria audit.
  3. Kembangkan kriteria audit.
  4. Komunikasikan kriteria dengan auditee.

Hasil

1.       Menetapkan Ketetapan Karakteristik Kriteria Audit

Tim audit merumuskan kriteria pemeriksaan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. standar kinerja yang sewajarnya;
  2. bukan standar terendah atau standar tertinggi yang dapat dicapai;
  3. mencerminkan praktek yang baik. 

2.       Sumber Kriteria Audit

Untuk merumuskan kriteria yang baik, tim audit mempelajari berbagai macam peraturan, dan kebijakan pemerintah dan pendapat para ahli dan standar yang terkait dengan tujuan audit yang ingi dicapai. Namun karena paraturan yang terkait belum berhasil ditemukan terkait tujuan audit maka sumber kriteria audit didasarkan pada narasumber atau pihak yang mendapatkan sosialisasi kebijakan dan dari pihak intern.

3.       Mengembangkan Kriteria Audit

Tujuan Audit Tetap (FAO 1)

Apakah BKF memiliki bagian yang memadai dalam organisaasi untuk menghasilkan kebijakan di bidang pendapatan negara, bidang ekonomi makro, pengelolaan risiko fiskal, dan kerja sama keuangan internasional?

 

Kriteria dijabarkan sebagai berikut.

  1. Menetapkan struktur yang memadai dalam organisasi untuk menghasilkan kebijakan di bidang pendapatan negara, bidang ekonomi makro, pengelolaan risiko fiskal, dan kerja sama keuangan internasional.
  • Adanya bagian khusus yang menjalankn masing-masing fungsi tersebut.
  • Adanya pembagian dan pemisahan tugas yang jelas.
  • Adanya pejabat yang memiliki keahlian dan ketrampilan dalam menjalankan tugas pada masiing-masing bidang.

Tujuan Audit Tetap (FAO 2)

Apakah setiap bagian dari organisasi BKF menjalankan tugasnya secara efektif sesuai masing-masing bidang?

Kriteria dijabarkan sebagai berikut.

  1. Melaksanakan tugas secara efektif sesuai tugas masing-masing bidang
  • Adanya dukungan biaya
  • Adanya target atau standar yang dipenuhi untuk setiap kebijakan yang dihasilkan.
  • Adanya komunikasi yang baik antar BKF dan pihak luar yang menggunakan kebijakan yang dihasilkan.
  • Adanya penilaian keefektifan BKF dalam mengkomunikasikan kebijakan pada masing-masing pihak ekstern.
0

Contoh Kertas Kerja Audit – Penetapan Tujuan dan Lingkup Audit

Indeks

B. 2

Lembaga Audit Pemerintah

TIM AUDIT KERJA

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kertas Kerja Audit

Auditee                : Badan Kebijakan Fiskal

Tahun Buku        : 2010 dan 2011

Dibuat Oleh        : ABC

Direview Oleh   : DEF

PENETAPAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

Tujuan

Menetapkan tujuan audit tetap (firm audit objective) dan lingkup audit.

Langkah-langkah

1)    Tentukan tujua audit tetap berdasarkan area kunci yang telah ditetapkan sebelumnya.

2)    Tentukan lingkup audit dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Manfaatkan informasi dari tahap audit sebelumnya.
  2. Sesuaikan lingkup audit.
  3. Gunakan pertimbangan profesional
  4. Pertimbangkan karakteristik objek audit

Hasil

1.Tujuan Audit Tetap

Dari keempat tugas pokok yang dilakukan olek Badan Kebijakan Fiskal yaitu Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal, Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal, dan Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal, ditetapkan fokus audit pada pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang fiskal. Untuk menetukan tujuan tetap audit, pertimbangan dari area potensial dan berdasarkan penilaian area kunci yang sebelumnya dilakukan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Pelaksanaan analisis dan rekomendasi di bidang kebijakan fiskal ini kami pilih karena berhubungan dengan pihak luar, jadi kinerja dari BKF sendiri dapat langsung juga dinilai, yaitu mengenai kebijakan yang dikomunikasikan pada pihak luar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk tujuan audit tetap lebih terfokus pada pelaksanaan analisis dan rekomendasi di bidang fiskal dengan fokus pada aspek keefektifannya. Dengan demikian, tujuan audit tetap adalah:

“ Menilai efektivitas bidang kebijakan yang dikomunikasikan kepada pihak ekstern meliputi kebijakan bidang pendapatan negara, bidang ekonomi makro, pengelolaan risiko fiskal, dan kerja sama keuangan internasional.”

Untuk memenuhi tujuan di atas, audit akan menilai:

–      Apakah bagian yang mengurusi edukasi dan komunikasi ektern telah melakukan target kerjanya;

–      Bagaimana kualitas dari yang kinerja yang dihasilkan;

–      Bagaimana tanggapan pengguna mengenai kinerja BKF.

2.Lingkup Audit

– Tahun anggaran 2011

– lingkup kegiatan yang diperiksa mengenai target kinerja dan kualitas hasil.

– Lokasi pada Badan Kebijakan Fiskal

0

Contoh Kertas Kerja Audit – Identifikasi Area Kunci

Indeks

B.1

Lembaga Audit Pemerintah

TIM AUDIT KINERJA

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Auditee                                : Badan Kebijakan Fiskal

Tahun Buku                        : 2011

Dibuat Oleh                        : ABC

Di-review Oleh                  : DEF

IDENTIFIKASI AREA KUNCI

Tujuan

Menentukan area kunci.

Langkah-langkah

  1. Analisis untuk menentukan area audit potensial dengan menggunakan faktor pemilihan pada empat tugas utama BKF, yaitu:
  2. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal;
  3. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal;
  4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal;
  5. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pemeringkatan atas area audit potensial adalah sebagai berikut.

  1. Risiko manajemen, yaitu resiko bahwa entitas atau area yang akan diaudit melakukan tindakan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
  2. Signifikansi, yaitu signifikansi dari suatu area audit yang berkaitan dengan tingkat besar kecilnya pengaruh kegiatan tersebut terhadap entitas secara keseluruhan. Disini tim audit berfokus pada tingkat materialitas finansialnya,
  3. Dampak potensial dari audit kinerja, meliputi unsur efektivitas, peningkatan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan, serta peningkatan akuntabilitas efisiensi, ekonomi, dan kepentingan mutu pelayanan. Dalam hal ini, kepentingan umum dimasukkan sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam pembobotan karena entitas yang diaudit memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek kepentingan umum berkaitan dengan aspek sosial ekonomi kegiatan dan pentingnya pengoperasian kegiatan bagi parlemen dan publik
  4. Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit dalam melaksanakan audit berdasarkan standar profesional.

Tim audit menggunakan matriks pembobotan untuk menyeleksi area audit potensial dengan skor sebagai berikut.

  • Tinggi                      : skor 3
  • Sedang                    : skor 2
  • Rendah                   : skor 1
  1. Analisis untuk menentukan area kunci berdasarkan area dengan memerhatikan beberapa faktor sebagai berikut.
  2. Risiko manajemen, yaitu risiko manajemen atas tidak tercapainya ‘3E’ (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).
  3. Signifikansi, yaitu menilai apakah suatu kegiatan dalam area audit secara komparatif memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan lainnya dalam objek audit secara keseluruhan faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain:
  • Materialitas keuangan;
  • Batas kritis keberhasila;
  • Visibilitas.
  1. Dampak hasil pemeriksaan, yaitu pengaruh hasil audit terhadap perbaikan atas area yang diaudit. Oleh karena entitas yang diaudit adalah Badan Kebijakan Fiskal yang memberikan pelayanan umum, maka unsur lain yang juga harus dilihat dalam “dampak hasil pemeriksaan” adalah apakah kepentingan umum dapat terlayani dengan baik dengan adanya audit ini.
  2. Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional.

Hasil

  1. Area Audit Potensial (KKA Indeks B.1.1)

Dari keempat area audit potensial yang ada, yaitu (1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal; (2) Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal; (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal; (4) Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal, namun area audit yang dipilih adalah ………………

Faktor-faktor

Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal

Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal

Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal

Risiko manajemen

1

3

2

2

Signifikansi

2

2

2

1

Dampak hasil pemeriksaan

2

3

2

1

Auditabilitas

3

3

3

3

Total Skor

8

11

9

7

0

Contoh Kertas Kerja Audit – Pemahaman atas Entitas

Indeks

A.1

 

 

Lembaga Audit Pemerintah

TIM AUDIT KERJA

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Kertas Kerja Audit

Auditee                : Badan Kebijakan Fiskal

 Tahun Buku        : 2010 dan 2011

 Dibuat Oleh        : ABC

 Direview Oleh   : DEF

PEMAHAMAN ENTITAS YANG DIAUDIT

Tujuan

Memahami Badan Kebijakan Fiskal

Langkah-langkah

  1. Wawancara dengan manajemen dan staf kunci.
  2. Review kebijakan-kebijakan, pengarahan-pengarahan, dan dokumen-dokumen.
  3. Review laporan kinerja entitas serta laporan mengenai rencana kerja dan prioritasnya.
  4. Review peninjauan fisik terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh entitas.
  5. Telusuri sistem dan prosedur pengendalian.
  6. Analisis hubungan antara pemahaan sumber daya dan hasilnya.
  7. Identifikasi risiko entitas.
  8. Review laporan-laporan audit dan studi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk laporan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya.

Hasil

  1. Gambaran Umum Entitas (KKA Indeks A. 1. 1)
  2. Pemahan atas Input, Proses, dan Output Entitas (KKA A. 1. 2)
  3. Informasi Lainnya (KKA Indeks A. 1. 3)
0

PROFIL BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dengan susunan organisasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Badan Kebijakan Fiskal memiliki cakupan bidang tugas meliputi kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, kebijakan ekonomi dan keuangan, pengelolaan risiko fiskal dan kerjasama internasional dengan susunan organisasi yang terdiri dari:
1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
2. Pusat Kebijakan Belanja Negara
3. Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan
4. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
5. Pusat Kerja Sama Internasional
6. Sekretariat Badan

Pada tahun 2008, dilakukan penataan organisasi kembali yaitu menggabungkan fungsi Pusat Kebijakan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan-BKF dengan Direktorat Penyusunan Asumsi Makro-Direktorat Jenderal Anggaran menjadi Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) dengan penambahan tugas di bidang pemantauan dini, Stabilisasi Sektor Keuangan (SSK) dan Investor Relation Unit (IRU). Disamping itu, terdapat penajaman tugas dan fungsi dari unit eselon II lainnya.

Perubahan struktur organisasi BKF tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dengan susunan organisasi yang terdiri dari:
1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
2. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
4. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
5. Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional
6. Sekretariat Badan

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal, dan kerja sama internasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro serta proyeksi ekonomi makro;
  2. penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara dan risiko fiskal;
  3. analisis, perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan ekonomi dan keuangan;
  4. analisis, perumusan rekomendasi dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi dan keuangan, risiko BUMN, dan risiko dukungan pemerintah;
  5. analisis dan perumusan rekomendasi terhadap kelayakan pemberian dukungan pemerintah atas pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur;
  6. analisis, perumusan rekomendasi dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
  7. pemantauan dini perkembangan ekonomi dan surveillance;
  8. pengkajian kebijakan ekonomi, keuangan, dan fiskal;
  9. penyusunan dan pengembangan model ekonomi dan keuangan;
  10. penyelenggaraan sosialisasi kebijakan fiskal;
  11. pengelolaan data dan statistik;
  12. koordinasi pelaksanaan kegiatan tim tarif;
  13. pelaksanaan administrasi Badan.

VISI DAN MISI

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai visi:

“Menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal yang Antisipatif dan Responsif”

Badan Kebijakan Fiskal mengemban misi:

  1. Menyajikan informasi dan pemantauan ekonomi dan sektor keuangan yang terkini
  2. Mewujudkan rumusan kebijakan pendapatan Negara, APBN, serta ekonomi makro yang dipercaya dengan didukung hasil kajian (research based policy)
  3. Mewujudkan pengelolaan risiko fiskal yang pasti dan terukur
  4. Mewujudkan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang memberikan manfaat bagi kebijakan fiskal dan perekonomian
  5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional melalui peningkatan kompetensi dan disiplin pegawai
  6. Memutakhirkan instrumen kebijakan yang terkini dan aplikatif

sumber:

http://www.facebook.com/BKFKemenkeu

0

Perbedaan Benefit dan Impact dan mengukur Impact di masa depan

1) Input (masukan) adalah sumber daya yang digunakan untuk memberikan layanan. Input merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat/besaran sumber daya, SDM, material, waktu, teknologi dsb yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan. Indikator input meliputi biaya personil, biaya operasional, biaya modal dll. Contoh-contoh: 1) rupiah yang dibelanjakan untuk peralatan; 2) jumlah jam kerja pegawai yang dibebankan; 3) biaya-biaya fasilitas; 4) ongkos sewa; 5) jumlah waktu kerja pegawai.

2) Output (luaran) adalah produk dari suatu kegiatan yang dihasilkan satuan kerja perangkat daerah. Output adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang dan jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. Contoh: 1) jumlah izin yang dikeluarkan; 2) jumlah panjang jalan yang diperbaiki; 3) jumlah orang yang dilatih; 4) jumlah kasus yang dikelola; 5) jumlah dokumen yang diproses; 6) jumlah klien yang dilayani.

3) Outcome (hasil) adalah menggambarkan hasil nyata dari luaran (output) suatu kegiatan. Outcome merupakan ukuran kinerja dari suatu program dalam memenuhi sasarannya. Outcome digunakan untuk menentukan seberapa jauh tujuan dari setiap fungsi utama, yang dicapai dari output suatu aktivitas (produk atau jasa) telah memenuhi keinginan masyarakat yang dituju. Outcome adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. Contoh, jumlah bibit unggul yang dihasilkan dari suatu kegiatan adalah output, sedangkan besar produksi padi/ha adalah outcome.

4) Benefit adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, stakeholders, Pemda, institusi dll dari hasil.

5) Impact (dampak) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Contoh 1.

Kegiatan: Peningkatan minat baca mahasiswa

Input:

            1) Dana sebesar Rp 200.000.000,-

            2) Waktu pelaksanaan selama 10 hari kerja

            3) Sumber daya manusia (SDM) 3 orang

Proses:

1)      Meningkatkan fasilitas ruang baca.

2)      Meningkatkan jumlah buku dan jurnal ilmiah.

3)      Membangun sarana internet bagi mahasiswa.

Output:

1)      Tersedianya ruang baca bagi mahasiswa seluar 100 m2.

2)      Tersedianya meja-kursi bagi 100 mahasiswa.

3)      Tersedianya 50 titik internet bagi mahasiswa.

4)      Tersedianya internet gratis bagi mahasiswa.

5)      Tersedianya buku ilmiah baru sebanyak 50 judul.

6)      Tersedianya jurnal ilmiah sebanyak 50 judul.

Outcome

1)      Meningkatnya jumlah mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan sebanyak 25%.

2)      Meningkatnya lama kunjungan mahasiswa di perpustakaan.

Benefit:

1)      Meningkatnya penguasaan materi perkuliahan sebesar 50%.

2)      Semua mahasiswa dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen tepat waktu.

Impact:

1)      Peningkatan nilai A dan B mahasiswa sebanyak 50%.

2)      Penurunan nilai D dan E mahasiswa sebanyak 50%.

 Sumber: http://uripsantoso.wordpress.com/2009/04/10/perencanaan-berbasis-kinerja/

jadi Impact merupakan efek yang lebih luas daripada benefit dan dapat diketahui dalam waktu yang lebih lama dari benefit.

~ Bagaimana mengukur atau menproyeksikan Impact di masa depan?

yaitu dengan metode riset atau penelitian. Untuk mengetahui Impact dari suatu program atau kegiatan, tidak dapat diketahui dalam waktu yang singkat . Dampak (Impact) adalah salah satu indikator untuk menilai kinerja pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif / kualitatif yang dapat menggambarkan  tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan. Dampak dapat diprediksi dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhi kegiatan atau program tersebut. Namun prediksi ini tidak dapat digunakan untk menilai. Dampak yang benar-benar terjadilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam suatu program atau kegiatan.

Sumber: http://mohmahsun.blogspot.com/

0

AUDIT KINERJA DAN PERKEMBANGANNYA

Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta (Wilopo, 2001).

Ada tiga jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu audit keuangan (financial audit), audit kepatuhan (compliance audit), dan audit kinerja (performance audit). Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Di dalam audit kepatuhan selain terdapat asas kepatuhan juga terdapat asas kepatutan. Kepatuhan berhubungan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sedangkan kepatutan berhubungan dengan budi luhur.

Audit kinerja pertama kali diperkenalkan oleh Elmer B Staat dalam kongres INTOSAI di Montreal, Kanada pada tahun 1971 kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 1976, dimulai dengan kerjasama management audit course yang merupakan kerja sama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Government Accountability Office US. Audit kinerja terdiri dari audit dan kinerja. Pengertian audit atau pemeriksaan adalah evaluasi terhadap organisasi sistem, atau proses apakah sesuai dengan standar atau peraturan yang disetujui. Audit sendiri dilakukan oleh pihak yang kompeten, objektif dan tidak memihak yang disebut auditor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja adalah hasil yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik (I Gusti Agung Rai:33). Jadi audit kinerja terdiri dari audit ekonomi, audit efisiensi, dan audit efektivitas. Audit ekonomi dan efisiensi disebut management audit atau operasional audit sedangkan audit efektivitas disebut juga program audit. Ketiga unsur tersebut lah yang membedakan audit kinerja dengan jenis audit yang lain. Audit dilihat dari pihak yang melakukan audit, dapat dibedakan menjadi dua yaitu external audit dan internal audit.

Dalam melakukan audit kinerja akan berhubungan dengan aspek pengukuran kinerja organisasi sektor publik yaitu input (masukan), process (proses), output (keluaran), outcome (hasil), dan impact (dampak atau pengaruh). Ekonomi berkaitan dengan input, dimana pengadaan sumber daya diperoleh dengan biaya yang serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas sumber daya tersebut juga dilakukan dalam waktu yang tepat. Efisiensi berhubungan dengan output maksimal yang dicapai dari sumber daya yang dikeluarkan. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan outcome yaitu apa yang dihasilkan oleh organisasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan tepat atau output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai.

Salah satu hal yang penting dalam manajemen sektor publik adalah pengawasan. Audit merupakan bagian dari tugas pengawasan. Pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Departemen (Itjen), Inspektorak Utama/Inspektorat atau Deputi Pengawasan LPND, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

BPKP merupakan lembaga pemerintah nondepartemen . Sejarah BPKP dimulai sejak zaman sebelum kemerdekaan. Besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit menetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) adalah aparat pengawasan pertama di Indonesia. Secara struktural Dan berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN) menyatakan kedudukan DAN dilepas daro Thesauri Jendral dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. Denga peraturan tersebut Dan bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaanya. Thesauri Jendral melaksanakan fungsi pengawasan anggaran.

Dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. DDPKN bertugas melakukan pengawasan anggaran dan pengawasan badan/jawatan. Tugas tersebut sebelumnya menjadi tugas Dan dan Thesauri Jenderal, DDPKN selanjutnya dikenal sebagai DJPKN. Tugas pengawasan DJPKN meliputi seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971,  khusus di Departemen Keuangan tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Pada tanggala 30 Mei 1983 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP. Pertimbangan keputusan tersebut dikeluarkannya yaitu diperlukan adanya badan atau lemaga pengawasan yang dapat leluasa menjalankan tugasnya tanpa mendapatkan kemungkinan hambatan dari unit organisasi objek pemeriksaannya.

Pada tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005. Fungsi yang dilakukan BPKP lebih bersifat preventif, tidak sepenuhnya represif. Kegiatan yang mulai dijalankan oleh BPKP yaitu sosialisasi, asistensi atau pendampingan dan evaluasi. Audit investigatif dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pada masa reformasi BPKP  banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen / lembaga untuk meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan Good Governance.

Audit kinerja yang dahulu dilaksanakan oleh BPKP sekarang lebih banyak dilakukan oleh BPK sebagai badan pemeriksaeksternal pemerintah. Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menjadi badan pemerintah yang kuat dan hampir mendominasi kegiatan audit baik di linkungan pemerintah, departemen maupun nondepartemen

Jadi, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan manajemen sektor publik yang baik juga. Salah satu unsur dari manajemen sektor publik adalah pengawasan. Dari uraian di atas telah disebutkan sejarah BPKP sebagai pengawas intern Pemerintah. Audit kinerja menjadi salah satu kegiatan BPKP dalam melaksanakan tugasnya. Dalam perkembangannya, audit kinerja saat ini lebih banyak dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sumber:

Rai, I Gusti Agung . 2008 . “Audit Kinerja pada Sektor Publik” . Salemba Empat:Jakarta.

http://id-jurnal.blogspot.com/2008/04/audit-kinerja-pada-organisasi-sektor.html#.USLK9B2l5X0

http://www.slideshare.net/mikacuuuu/presentasi-audit-kinerja#btnNext

http://www.wikipedia.com

http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp

 Image