AUDIT KINERJA DAN PERKEMBANGANNYA

Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta (Wilopo, 2001).

Ada tiga jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu audit keuangan (financial audit), audit kepatuhan (compliance audit), dan audit kinerja (performance audit). Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Di dalam audit kepatuhan selain terdapat asas kepatuhan juga terdapat asas kepatutan. Kepatuhan berhubungan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sedangkan kepatutan berhubungan dengan budi luhur.

Audit kinerja pertama kali diperkenalkan oleh Elmer B Staat dalam kongres INTOSAI di Montreal, Kanada pada tahun 1971 kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 1976, dimulai dengan kerjasama management audit course yang merupakan kerja sama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Government Accountability Office US. Audit kinerja terdiri dari audit dan kinerja. Pengertian audit atau pemeriksaan adalah evaluasi terhadap organisasi sistem, atau proses apakah sesuai dengan standar atau peraturan yang disetujui. Audit sendiri dilakukan oleh pihak yang kompeten, objektif dan tidak memihak yang disebut auditor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja adalah hasil yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik (I Gusti Agung Rai:33). Jadi audit kinerja terdiri dari audit ekonomi, audit efisiensi, dan audit efektivitas. Audit ekonomi dan efisiensi disebut management audit atau operasional audit sedangkan audit efektivitas disebut juga program audit. Ketiga unsur tersebut lah yang membedakan audit kinerja dengan jenis audit yang lain. Audit dilihat dari pihak yang melakukan audit, dapat dibedakan menjadi dua yaitu external audit dan internal audit.

Dalam melakukan audit kinerja akan berhubungan dengan aspek pengukuran kinerja organisasi sektor publik yaitu input (masukan), process (proses), output (keluaran), outcome (hasil), dan impact (dampak atau pengaruh). Ekonomi berkaitan dengan input, dimana pengadaan sumber daya diperoleh dengan biaya yang serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas sumber daya tersebut juga dilakukan dalam waktu yang tepat. Efisiensi berhubungan dengan output maksimal yang dicapai dari sumber daya yang dikeluarkan. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan outcome yaitu apa yang dihasilkan oleh organisasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan tepat atau output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai.

Salah satu hal yang penting dalam manajemen sektor publik adalah pengawasan. Audit merupakan bagian dari tugas pengawasan. Pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Departemen (Itjen), Inspektorak Utama/Inspektorat atau Deputi Pengawasan LPND, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

BPKP merupakan lembaga pemerintah nondepartemen . Sejarah BPKP dimulai sejak zaman sebelum kemerdekaan. Besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit menetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) adalah aparat pengawasan pertama di Indonesia. Secara struktural Dan berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN) menyatakan kedudukan DAN dilepas daro Thesauri Jendral dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. Denga peraturan tersebut Dan bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaanya. Thesauri Jendral melaksanakan fungsi pengawasan anggaran.

Dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. DDPKN bertugas melakukan pengawasan anggaran dan pengawasan badan/jawatan. Tugas tersebut sebelumnya menjadi tugas Dan dan Thesauri Jenderal, DDPKN selanjutnya dikenal sebagai DJPKN. Tugas pengawasan DJPKN meliputi seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971,  khusus di Departemen Keuangan tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Pada tanggala 30 Mei 1983 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP. Pertimbangan keputusan tersebut dikeluarkannya yaitu diperlukan adanya badan atau lemaga pengawasan yang dapat leluasa menjalankan tugasnya tanpa mendapatkan kemungkinan hambatan dari unit organisasi objek pemeriksaannya.

Pada tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005. Fungsi yang dilakukan BPKP lebih bersifat preventif, tidak sepenuhnya represif. Kegiatan yang mulai dijalankan oleh BPKP yaitu sosialisasi, asistensi atau pendampingan dan evaluasi. Audit investigatif dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pada masa reformasi BPKP  banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen / lembaga untuk meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan Good Governance.

Audit kinerja yang dahulu dilaksanakan oleh BPKP sekarang lebih banyak dilakukan oleh BPK sebagai badan pemeriksaeksternal pemerintah. Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menjadi badan pemerintah yang kuat dan hampir mendominasi kegiatan audit baik di linkungan pemerintah, departemen maupun nondepartemen

Jadi, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan manajemen sektor publik yang baik juga. Salah satu unsur dari manajemen sektor publik adalah pengawasan. Dari uraian di atas telah disebutkan sejarah BPKP sebagai pengawas intern Pemerintah. Audit kinerja menjadi salah satu kegiatan BPKP dalam melaksanakan tugasnya. Dalam perkembangannya, audit kinerja saat ini lebih banyak dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sumber:

Rai, I Gusti Agung . 2008 . “Audit Kinerja pada Sektor Publik” . Salemba Empat:Jakarta.

http://id-jurnal.blogspot.com/2008/04/audit-kinerja-pada-organisasi-sektor.html#.USLK9B2l5X0

http://www.slideshare.net/mikacuuuu/presentasi-audit-kinerja#btnNext

http://www.wikipedia.com

http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp

 Image

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s